Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan Arab Saudi mengusulkan Indonesia menjadi bagian dari negara Digital Collaboration Organization (DCO), satu organisasi baru yang didirikan dalam rangka untuk kerjasama di bidang digital diantara negara-negara anggota OKI. Usulan ini sudah lama disampaikan oleh Arab Saudi dan ditegaskan kembali ketika Menteri Johnny menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Essam bin Abed Al-Thaqafi di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).
“Usulan sangat bagus, kita sambut dengan baik,” ujar Menteri Johnny usai menerima audiensi tersebut.
Menteri Johnny mengatakan usulan Arab Saudi ini tidak terlepas dari perkembangan digital di Indonesia. Saat ini, kata dia, DCO yang sekretariat jenderalnya berada di Riyadh telah beranggotakan 7 negara dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk.
“Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri untuk mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian sebagai bagian dari pendiri organisasi tersebut, menyadari bahwa di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, sehingga kalau Indonesia ikut di dalamnya maka pasar digital ekonominya hampir 700 Juta,” tutur dia.
Selain berbicara mengenai usulan menjadi bagian DCO, pertemuan antara Menteri Johnny dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi juga terkait pembahasan kerjasama bilateral dan multirateral di bidang ekonomi digital dan teknologi informasi. Pembahasan ini, kata Menteri Johnny, merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi pada 2019 lalau dan pertemuan dirinya dengan Menteri ICT Kerajaan Saudi di Davos pada Februari 2020 lalu.
“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ungkap dia.
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan recovery economy. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.
“Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.
Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang digital economy telah dimulai ketika Kerajan Arab Saudi menjadi penyelenggara G20. Bahkan menurutnya, selama Indonesia nanti di tahun depan mengemban tugas sebagai presidensi dari G-20, khususnya Digital Economy Task Force kerja sama itu akan ditingkatkan.
“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sanagt baik untuk pembangunan ekonomi dan perluasan digital economy. Namun, sekali lagi, Menteri Johnny menyatakan kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah focus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.
Menkominfo juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi. “Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.
Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang.
“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.
Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.
“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut. Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatannya,” pungkas Menteri Johnny.
(Indonesiatech)
Komentar