Baru-baru ini, Pemerintah menyalurkan kembali Bantuan Sosial (Bansos) tahap II berupa paket 10 kg beras medium per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada program Tahap II ini, sediakan paket untuk 8,8 juta KPM guna membantu ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat selama perpanjangan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Selain bansos yang bersifat bantuan keuangan yang disalurkan melalui bank transfer seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Pemerintah juga mengadakan bantuan beras PPKM untuk memastikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan resminya, Sabtu (14/8).
Pada pelaksanaan program kali ini, pemerintah bekerjasama dengan banyak mitra kerja, salah satunya Perum Bulog dalam hal penyediaan dan penyaluran, PT Pos Indonesia yang membantu proses distribusi dari perkotaan hingga wilayah terpencil, juga pemerintah daerah, dan elemen-elemen terkait untuk memastikan bantuan beras diterima oleh KPM dengan baik dan tepat sasaran.
Johnny juga pastikan kualitas beras jenis medium akan dalam kondisi baik pada saat diterima oleh masyarakat. Bulog juga mengatakan bahwa pengecekan kualitas selalu dilakukan pada setiap tahap pengiriman.
“Bulog memberikan berkualitas baik dan akan merespon dengan cepat bila warga menerima beras yang kurang sesuai. Serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan cara menarik dan mengganti beras tersebut dengan yang berkualitas baik sesegera mungkin,” jelas Johnny.
Pemerintah daerah melalui dinas sosial berwenang juga akan langsung meminta ganti kepada penyedia apabila menemukan kualitas beras kurang memuaskan. Masyarakat juga dianjurkan langsung melapor melalui petugas yang menyalurkan, seperti RT/RW.
Selain melalui petugas RT/RW, masyarakat juga bisa melaporkannya langsung ke Kantor Pos. Petugas di lapangan nantinya akan melakukan pengecekan, apakah pelapor benar-benar merupakan pihak penerima bantuan lewat pencocokan data keluarga penerima manfaat (KPM).
(Indonesiatech)
Komentar