Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, Pranata Humas sebagai pejabat fungsional yang ada di setiap lembaga pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat komunikasi publik.
“Begitu krusialnya peran Pranata Humas agar kebijakan dan program pembangunan ini dapat diterima, dipahami, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, ‘Tidak sekedar sent, tapi delivered’,” ungkap dia dalam Sambutan Konvensi Pranata Humas yang berlangsung virtual dari Jakarta, Senin (30/08).
Menurut Menkominfo, peran itu bisa dilakukan dengan langkah sederhana dan konsisten.
“Rahasia untuk maju adalah memulainya. Dari hal sederhana, jika konsisten dilakukan, akan menjadi besar dampaknya. Perkuat komunikasi publik mulai dari instansi kita sendiri! Asah kemampuan dan potensi diri dengan berjejaring dan berkolaborasi!” tegas Johnny.
Johnny juga mengatakan, omunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah komunikasi strategik yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan publik dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
“Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tapi kepercayaan publik terhadap pemerintah juga. Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan oleh publik. Itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja,” papar Johnny.
Sedangkan soal dinamika kebijakan selama pandemi Covid-19 yang disertai disrupsi di berbagai sektor, Menkominfo mengajak untuk senantiasa adaptif dan tidak terjebak di zona nyaman.
“Lebih dari satu tahun sudah, bangsa kita berjibaku menangani pandemi Covid-19 ini. Disrupsi terjadi di segala lini. Banyak kebijakan dan perubahan yang diberlakukan dan hampir semuanya adalah hal-hal yang baru bagi kita semua. Dan sebagaimana yang terjadi pada umumnya, perubahan memaksa kita keluar dari zona nyaman,” ungkap diaa.
Johnny mengingatkan agar pengelolaan komunikasi publik tetap diutamakan di tengah perubahan yang terjadi.
“Bagi publik, perubahan ini mungkin menimbulkan kebingungan, keraguan, sikap skeptis, bahkan mungkin apatis. Di sinilah pengelolaan komunikasi publik terasa sangat dibutuhkan dan mendapat spotlight yang lebih banyak dari biasanya,” pungkasnya.
(Indonesiatech)
Komentar