Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah Papua dan Papua Barat membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah. Hal itu penting terutama untuk menghadirkan titik-titik landbank dalam pembangunan infrastruktur.
“Ini diperlukan agar kecepatan pembangunan infrastruktur berlangsung dengan lancar, sehingga perlu didiskusikan karena Kominfo akan meletakkan titik-titik infrastruktur seperti pembangunan tower-tower, peletakan VSAT dan power supply guna menghasilkan coverage sinyal agar bisa memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat Papua dan Papua Barat,” papar Johnny dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (23/09).
Menkominfo juga menegaskan, pembangunan infrastruktur TIK tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan bisa berdiskusi dengan pemerintah daerah, kota dan kabupaten hingga di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan di Papua dan Papua Barat.
“Bukan cuma udara maupun di bawah laut saja, melainkan harus dibangun di darat juga. Oleh karena itu, penggelaran fiber optic, microwave link maupun ground segment untuk satelit dan akses-akses internet tidak bisa dibangun dalam khayalan kita. Karenanya, kami berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur TIK,” kata Johnny berharap.
Menkominfo menyatakan, untuk saat ini BLU Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (BAKTI) sedang berupaya melakukan pembangunan infrastruktur TIK di setiap titik layanan terdepan pemerintah.
“Titik-titik layanan terdepan pemerintah yaitu di desa-desa. Jadi, saya meminta agar Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat juga menyesuaikan pembangunan-pembangunan fasilitas publiknya di wilayah yang tersedia coverage sinyal supaya tetap konsisten dalam rencana pembangunan daerah,” jelas Johnny.
Menurut Johnny, apabila koordinat lahan itu telah ditetapkan, maka di tempat itu akan dibangun fasilitas infrastrukturnya termasuk tower-tower.
“Karenanya, sinyal coverage maupun teknologi yang dihasilkan terbatas dalam radius tertentu. Untuk BTS 3-4 KM, sedangkan untuk akses internet 100 s.d 200 meter. Jangan sampai nanti sekolah, puskesmas, kantor desa atau layanan publik lainnya dibangun di wilayah yang tidak dalam cakupan. Jika dilakukan di luar jarak itu, maka akan membentuk atau terciptanya daerah blankspot baru,” Johnny memaparkan.
Menkominfo mengatakan, pembangunan infrastruktur TIK dilakukan di dalam ruang coverage sinyal, akan memberikan optimalisasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan tata ruang wilayahnya terkoordinasi dengan baik.
“Ini penting sekali untuk dilakukan koordinasinya. Saya mohon jangan bangun kantor desa, puskesmas, sekolah, di luar cakupan yang tidak tersedia karena tidak ada sinyal. Jadi tidak heran saya kalau ada kepala desa, guru dan siswanya naik gunung atau pergi ke jembatan cari sinyal karena sekolahnya tidak dibangun di dalam coverage sinyal itu sendiri. Mari kita bangun di wilayah coverage sinyal agar tidak ada lagi blankspot dan jika sudah dibangun di landbank-nya, jangan ada vandalism (perusakan) di situ karena untuk membangunnya menggunakan uang rakyat,” pungkas Johnny.
(Indonesiatech)
Komentar