Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memperluas Program Menuju 100 Smart City tahun 2022 untuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan wilayah di sekitar Ibukota Negara Baru.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, program itu merupakan kelanjutan Program Smart City di 2021 telah diikuti oleh 98 kota dan kabupaten di Indonesia.
“Saat ini dari program 100 smart city, 98 kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah ambil bahagian secara aktif, dan Kominfo meneruskan program Smart City,” papar Menkominfo Johnny G. Plate dalam Forum Pemimpin Redaksi ‘Mendigitalkan Indonesia: Retrospeksi 2021 dan Outlook 2022 Kementerian Kominfo’, di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (28/12).
Johnny menjelaskan, selain 98 kota dan kabupaten yang telah berpartisipasi aktif dalam program Smart City 2021, terdapat juga 48 kota dan kabupaten yang mengikuti pendampingan program Smart City.
“Jadi ada tambahan sekitar 48 kota yang masuk dalam program Smart City Kominfo. Smart City ini kita akan dorong agar di wilayah-wilayah destinasi wisata super prioritas juga nanti didukung dengan pemerintahan atau kota-kota yang cerdas, juga di wilayah ibukota negara harus didukung dengan kawasan yang mempunyai kemampuan kota cerdas,” jelas Menkominfo.
Menurut Johnny, setiap tahun pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program Smart City.
“Evaluasi itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diimbangi dengan memperhatikan tata kelola ruang digital yang memadai,” tambahnya.
Selain fokus pada program Smart City, Kominfo juga telah menangani konsolidasi dan interoperabilitas pusat data pemerintah.
“Ini yang banyak belum tahu, selama ini di Indonesia ada sekitar 2.700 pusat data pemerintah dan hanya 3% diantaranya yang cloud atau memenuhi standar global. Selebihnya, pusat-pusat data yang sangat sederhana. Sehingga kita tidak kaget apabila terjadi masalah pada saat kita lakukan interoperabilitas data diantar kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19,” kata Johnny.
Menkominfo banyak mendapat masukan terkait persoalan pusat data pemerintah yang realitanya sulit untuk melakukan interoperabilitas data di Indonesia. Oleh sebab itu, Kominfo akan mengambil bagian dalam situasi yang sulit tersebut.
(Indonesiatech)
Komentar