Momentum Presidensi G20 Indonesia dijadikan pemerintah untuk juga mengembangkan transformasi digital yang inklusif. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Dialog Publik “Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif”, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (24/01).
“Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” papar Menkominfo.
Demi mewujudkan itu, Pemeritnah mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. Di level internasional, Digital Economy Working Group (DEWG) menjadi sarana diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional.
Sementara di level nasional, menurut Menkominfo Johnny Plate, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Upaya itu, kata dia, dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.
“Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan. Sebagaimana disampaikan Presidensi G20 Arab Saudi, isu mengenai lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity begitu pentingnya, mengapa? Karena belum ada payung hukum di dunia yang mengatur isu ini, bagaimana cross-border data flow ditatakelolakan,” jelas Johnny.
Ia menambahkan, melihat cross-border data flow, Indonesia membutuhkan satu protokol yang mengatur agar tata kelola data lintas batas negara, di mana data itu extrateritorial, extrajudicial, tidak saja berada dalam lingkungan batas negara tetapi menyeberang dari batas negara.
“Maka dibutuhkan protokol yang merupakan satu metode atau satu dokumen yang mengatur asas-asas penting cross-border data flow,” jelas Menkominfo.
Meski asas reciprocity bukan hal yang mudah, Johnny menilai banyak negara menginginkan, membolehkan data-data mitra sahabatnya masuk ke negaranya.
“Jadi, Ini isu-isu penting yang harus kita bicarakan pada saat pembahasan rapat-rapat di G20 nanti. Kita sama-sama ketahui DEWG ini adalah elevasi yang dilakukan pada saat G20 Summit di Italia, di mana sebelumnya sejak tahun 2015 DEWG itu hanya dalam tingkatan Digital Economy Task Force dan untuk pertama kalinya pada saat G20 di Italia, dielevasi menjadi DEWG sehingga Indonesia adalah chairman pertama,” pungkas Menkominfo.
(Indonesiatech)
Komentar