Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Lee Sang Min, membicarakan peluang kemitraan kedua negara di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data.
“Kami bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data. Hal itu merupakan salah satu program untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” papar Menkominfo Johnny G. Plate usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (16/06).
Johnny menyatakan, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebiijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan elektronik.
“Saya menyampaikan bahwa untuk Pemerintah Indonesia, kami memiliki kemungkinan kebijakan yang didorong oleh data (data driven policy). Untuk itu, kita perlu memiliki cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia,” ungkap Johnny.
Menurutnya, Pemerintah Republik Korea juga memiliki peran penting dalam transformasi dan teknologi digital yang berlangsung secara global.
“Jadi, saya berharap kita dapat menyimpulkan dan melakukan kerja sama sesegera mungkin. Dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia H.E Taesung Park, saya yakin ini dapat berkembang secara progresif,” lanjutnya.
Menteri Johnny juga menjelaskan, saat inipihaknya telah menyiapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau.
“Batam ini adalah kawasan industri dan saya sudah memeriksa spesifikasi calon lokasi pada bulan April tahun 2021 lalu, di sana sudah ada fiber optic. Saya berharap ini akan membantu realisasi proyek ini. Dalam waktu dekat, saya bersama dengan tim teknis akan ke Batam untuk berbicara dengan pemerintah daerah setempat demi mewujudkan pengadaan Pusat Data Nasional di Indonesia,” katanya.
Kepada Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min, Menkominfo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menjaga agar proyek ini berada di jalur yang benar dan berupaya untuk mempercepat kerja sama terwujud. Ia juga menyatakan, pihaknya akan berupaya mempersiapkan pendanaan yang diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung aman dan tepat waktu.
“Jika nanti ada yang berkaitan dengan dana atau anggaran Pemerintah Daerah, Kementerian Kominfo harus mempersiapkannya di sana. Sehingga akan memudahkan atau aman, terjadwal dan tepat waktu. Tetapi di beberapa negara lain, saat ini, mereka juga berada dalam posisi untuk mendukung pendanaan yang fluid atau cair,” jelasnya.
Johnny optimis bahwa pembangunan Pusat Data Nasional bisa memberikan manfaat besar bagi kedua negara karena akan membuat hubungan kedua negara akan lebih berkembang.
(Indonesiatech)
Komentar