Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan, banyak fiber optic di Indonesia yang terputus saat ini. Fiber optic di Indonesia sendiri telah digelar 359 km di darat dan laut, sampai kedalaman 45 ribu meter di dasar laut.
“Namun, dasar laut kita juga punya potensi aktivitas vulkanis bawah laut yang tinggi, sehingga ada yang terputus dan harus disambung kembali,” jelas Menkominfo Johnny G. Plate saat berbicara dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, Senin (11/7).
“Sebagian dikenal dengan Palapa Ring, itu 12.400 km dari 360 ribu km yang sudah tergelar. Kita perlu menggelar tambahan untuk menghubungkan titik yang belum terhubung. Kali ini kita bangun Palapa Ring integrasi melalui program Public Privat Patnership. Jadi tidak dari APBN langsung, tapi dari dana pihak mitra atau KPBU. Sepanjang 12.100 km dalam beberapa tahun ke depan, dua tahun ke depan. Dengan diselesaikan itu, maka Indonesia telah menggelar 372 ribu km fiber optic di darat dan laut,” sambungnya.
Ia juga menegaskan, fiber optic belum bisa tergantikan dengan teknologi lain saat ini sehingga pemerintah harus menghubungkan titik-titik jaring pita lebar ini. Selain itu, tidak semua wilayah nasional bisa dihubungkan dengan fiber optic karena tantangan geografik, topografi, logistik, dan sebagainya sehingga pemerintah harus membangun microwave link dan fiber link.
“Microwave link dan fiber link bisa diganti dengan satelit, termasuk satelit low earth orbit, yaitu itu Starlink yang sudah kita berikan izin labuhnya. Bukan untuk operasi ISP, tapi sebagai bagian dari tulang punggung infrastruktur hak labuh yang telah diberikan,” jelas Menkominfo.
Johnny Plate menyebutkan, ada juga operator lain seperti one web yang saat ini sedang dievaluasi.
“Punya atau berkeinginan sama untuk memberikan layanan back whole infrastruktur untuk tulang punggung kita. Kita saat ini menggunakan 8 satelit untuk kebutuhan telekomunikasi nasional dengan total kapasitas 50 gigabit per detik, 27 giga di antaranya digunakan oleh pemerintah. Sehingga memang butuh dana yang banyak untuk layanan pemerintah. Sisanya oleh sektor privat,” pungkasnya.
(Indonesiatech)
Komentar