Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar. Anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya.
Pengesahan anggaran belanja BSSN tersebut bersamaan dengan pengesahan anggaran belanja Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada hari ini, Kamis (22/9).
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menguraikan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
“Selanjutnya Komisi I DPR akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” kata Utut.
“Dengan demikian anggaran untuk BSSN dan Bakamla, kita gedok,” lanjut Utut yang kemudian diikuti dengan ketok palu sebagai pengesahan anggaran belanja kedua badan tersebut tahun 2023.
Merespon persetujuan anggaran belanja BSSN yang mencapai Rp 624 miliar di tahun depan, Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan, pihaknya menerima putusan pagu anggaran lembaga yang dipimpinnya di 2023.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN, tapi kami berharap dengan dinamika yang dinamis, terutama tantangan ruang siber tetap nanti kami akan melihat dinamika. sekali lagi terima kasih dan kami menerima putusan akan kami laksanakan semaksimal mungkin,” jelas Hinsa.
(Indonesiatech)
Komentar