Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi Keuangan Tahun Anggaran 2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kominfo Mira Tayyiba menjelaskan, rapat tahunan ketiga tersebut ditujukan untuk mendukung salah satu agenda prioritas nasional, yaitu percepatan transformasi digital, khususnya di sektor keuangan.
“Kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital yang optimal,” ujar Sekjen Komino Mira Tayyiba saat membuka secara virtual Rakor Keuangan Tahun Anggaran 2020 dari Jakarta Pusat, Rabu (12/10).
“Kita sepakat bahwa transformasi digital adalah salah satu instrumen pemulihan dan pertumbuhan pasca-pandemi COVID-19. Aktivitas pemerintahan dan masyarakat lambat-laun bangkit dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital,” jelasnya.
Mira mengatakan, di aspek pengelolaan keuangan negara, tuntutan transformasi digital didorong utamanya oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara melalui kewajiban penerapan sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang terintegrasi mulai dari penganggaran hingga pelaporan.
“Tujuannya bermuara pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara,” sambungnya.
Sekjen Mira Tayyiba menginstruksikan agar program dan kegiatan yang dieksekusi oleh Kementerian Kominfo agar dapat menjadi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp26,27 triliun yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Mengelola anggaran secara optimal harus menjadi komitmen kita semua,” tandasnya.
Mira pun meminta setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo untuk mengidentifikasi kontrak yang akan jatuh tempo agar tidak melewati batas waktu pencairan anggaran, mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan dokumen, dan mengajukan pembayaran atas tagihan kepada negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
“Dan yang paling utama adalah memperhatikan kualitas belanja dan capaian output dalam pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran,” pungkas Sekjen Kominfo.
(Indonesiatech)
Komentar