Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan alasan upaya memangkas ribuan aplikasi pemerintah dan menjadikannya sebuah super app adalah terkait peretasan.
“Kita akan melakukan asesmen mana aplikasi yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan bisa jadi penyakit, bisa jadi robot lah, bisa jadi tempat orang masuk untuk nge-hack lah,” jelas Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, di seminar gerakan menuju kota cerdas (Smart City), Jakarta, Kamis (1/12).
Ia memaparkan data yang menunjukkan setidaknya di Indonesia memiliki 27.400 aplikasi pemerintah. Nantinya, kata dia, itu akan disuntik mati apabila tidak diperlukan. Meski begitu, jika ada kementerian atau lembaga membutuhkan untuk membuat aplikasi agar meningkatkan kinerja, maka hal itu diperbolehkan.
Lain dari itu, Semuel mengatakan pemerintah daerah kerap mengacuhkan server yang sudah tidak terpakai. Sehingga hal itu berpeluang untuk digunakan pihak lain.
“Nah ini kelemahanya di pemerintahan, kalau sudah tidak dipakai itu didiemin. Termasuk server. Server itu dicabut kalau enggak dipakai itu dicabut listriknya, Karena bisa jadi robot,” tuturnya.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Setiaji menyadari ihwal banyaknya aplikasi di kementerian yang digawangi Budi Gunadi Sadikin itu. Ia menghitung setidaknya ada 400 aplikasi yang beredar di Kemenkes. Pihaknya berencana untuk memangkasnya menjadi delapan aplikasi.
“Mengaca dari itu dalam blue print kita akan mengurangi puluhan aplikasi menjadi delapan,” ujar Setiaji di seminar gerakan menuju kota cerdas (Smart City), Kamis (1/12).
(Indonesiatech)
Komentar