Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid atau lebih akrab disapa Habib Muannas akan melaporkan Haikal Hassan Baras pada hari Senin (7/6/2021) perihal postingan hoaks milik Haikal yang viral di media sosial Twitter.
Habib Muannas dan tim di Cyber Indonesia menilai Haikal Hassan Baras sudah terlalu sering melakukan ulah dan membuat kegaduhan di ruang publik melalui tweet-tweet dan narasi yang ia buat.
Seperti kali ini, Haikal Hassan membuat postingan soal pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 oleh pemerintah Indonesia yang kemudian dipercaya sebagai hoaks oleh Cyber Indonesia. Postingan tersebut kemudian dihapus olehnya, namun netizen sudah lebih dahulu mengabadikan jejak digital tersebut menggunakan tangkapan layar.
(Baca Juga: Dihadiri Gibran dan Johnny Plate, 5G Telkomsel Resmi Hadir di Solo)
“Cyber Indonesia besok senin putuskan akan resmi laporkan haikal hasan karena ini delik umum, entah sdh ke berapa laporan thdnya dibuat, kali ini soal dugaan menyebarkan berita bohong dan SARA tweet haji yg berakibat kegaduhan ditengah masyarakat. Mohon dukungan ! @HusinShihab,” kata Muannas memalui akun Twitter pribadinya (6/6/2021).
Sebelumnya, Husain Alwi atau lebih akrab dipanggil Habib Husain juga menuliskan tweet soal postingan Haikal Hassan Baras.
“Ini delik umum, mestinya Polri bisa proses hukum tanpa nunggu dilaporkan supaya tdk gaduh. Ditindak biar masyarakat tau itu informasi salah. Habib @muannas_alaidid Minta Haikal Hassan Diproses Hukum soal Cuitan Haji yang Bikin Gaduh,” cuitnya melalui akun @HusinShihab.
Tweet Habib Muannas dan Habib Husain ini kemudian mendapatkan respon yang cukup positif dari pengikut mereka di Twitter, terutama masyarakat yang merasa dirugikan dengan Tweet provokatif Haikal Hassan Baras.
“Setuju…… Laporkan n proses hukum harus jalan biar gak asal hoax terus,” ucap akun @buss1026btm2.
“Habib @muannas_alaidid minta Haikal Hasan diproses Hukum soal cuitan Haji yg bikin gaduh…MANTAP..” tulis akun @Djohaneffendy1.
Seperti diketahui, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Essam telah memberikan surat resmi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani tentang informasi yang dianggap kurang tepat. Yakni soal kuota haji Indonesia tahun 2021. Di dalam isi surat tersebut, Essam menyebut bahwa sejauh ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengelarkan kebijakan soal kuota jamaah haji tahun 2021. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan untuk seluruh negara-negara di dunia.
(Indonesiatech)
Komentar