Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memastikan pemerintah akan mengedepankan prinsip transparansi dan saling kontrol dalam mengelola stok vaksin.
Kementerian Kesehatan (Kemensos) nantinya akan menjadi koordinator utama dalam pengelolaan stok vaksin, mulai dari pengaturan kedatangan vaksin, proses pendistribusian, hingga pengaturan ketentuan penyuntikan vaksin.
Mengenai proses transparansi itu, Johnny menjelaskan bahwa data stok vaksin nasional sampai ke level kabupaten/kota dapat diakses oleh publik secara langsung, salah satunya melalui laman vaskin.kemkes.go.id.
“Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mencegah politisasi serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal program vaksinasi di Indonesia,” jelas Menkominfo, Rabu (25/8).
Menkominfo juga menjelaskan, setiap vaksin yang tiba di Indonesia dipastikan akan melalui tahapan klinis dan pengemasan ulang untuk keamanan vaksin sebelum masuk ke proses pendistribusian.
Adapun pada proses pendistribusian, pemerintah akan menggunakan dua skema distribusi. Skema pertama adalah dengan mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang kemudian baru dilanjutkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sementara skema kedua dilakukan dengan mendistribusikan vaksin secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota.
Johnny melanjutkan, sesuai arahan Presiden, daerah tidak perlu menahan/mencadangkan stok vaksin karena pemerintah pusat akan memastikan stok baru akan terus berdatangan.
“Begitu vaksin tiba, pemerintah daerah bisa langsung menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Program vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat bisa segera mendapatkan perlindungan,” pungkas Menkominfo.
(Indonesiatech)
Komentar