Saat ini, Indonesia tengah memasuki babak baru kontestasi demokrasi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendorong pers bisa mentransmisikan berita dan informasi yang mampu menjaga soliditas nasional.
“Sehingga memungkinkan output kontestasi demokrasi itu menghasilkan para pemimpin secara hirarkis. Berjenjang. Daerah dan pusat, pemimpin nasional dan kepala pemerintahan sekaligus negara yang berkualitas sesuai tantangan dan kebutuhan zaman 2024-2029. Kita butuh butuh konsolidasi dan kegotong-royongan memperjumpakan titik-titik kekuatan-kekuatan yang terdistribusi bisa bersimpul menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate dalam Seminar Kebangsaan: Pers, Partai Politik, dan Pemilu, di Jakarta Selatan, Kamis (16/06).
Ia menjelaskan, pers dan penyiaran punya peran penting dalam demokrasi. Sehingga kerja pers bukan hal yang mudah karena ada harapan untuk menjadi safe guard.
“Bukan pekerjaan yang gampang, di situasi seperti ini perlu tajam, cekatan, untuk bisa safe guard. Kita mempunyai pedang yang bisa dua matanya. Di samping tentu lembaga-lembaga negara lainnya yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kuasi pemerintah lainnya,” terangnya.
Johnny berharap, situasi kontestasi demokrasi di Indonesia bisa tetap terkendali dengan baik.
“Di situlah peran pers dan media penting. Di situlah peran pers dan media dalam seleksi informasi agar yang ditransmisikan pada masyarakat tidak saja akurat dan tepat waktu. Tetapi juga berdampak bagi kehidupan bersama kita sebagai Indonesia yang satu,” paparnya.
Menkominfo juga menegaskan, Indonesia perlu meletakkan dan menempatkan pers di tempat yang tepat. Hal itu diperlukan agar menjadi penyalur dan transmitter informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini media konvensional tengah menghadapi tantangan besar. Terutama berkaitan dengan konvergensi dan level playing field yang sama.
“Pers tidak saja berada pada sisi koin transmisi informasi, tetapi juga sebagai manifestasi ekspresi demokrasi dan saluran atau kebebasan berpendapat dan berserikat. Di sisi yang lain, harus menjadi industri yang bisa bertumbuh sehat,” ujar Johnny.
Untuk itu, Pemerintah dan industri media bersama-sama mengambil inisiatif untuk menyiapkan satu regulasi yang memungkinkan konvergensi.
“Saat ini sedang kita proses bersama, yang kita sebut dengan publisher right. Dokumen itu sedang dalam penyusunan dan tahapan. Namun demikian, sebagai benchmark, Presiden Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen, baru saja menyampaikan beberapa waktu yang lalu Eoropean Union telah mengundang-undangkan Digital Market Act dan Digital Service Act yang juga bisa menjadi benchmark bagi Indonesia dalam menyusun publisher rights,” jelas Johnny.
Dalam kesempatan itu, Johnny Plate menegaskan kembali bahwa dirinya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika bukan Menteri Penerangan. Meskipun di Kementerian Kominfo ada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, namun lebih menjalankan fungsi komunikasi publik.
“Ini biar tidak salah persepsi, banyak orang salah menyebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Perlu saya tegaskan saya ini bukan Menteri Penerangan. Di Kementerian Kominfo yang saya pimpin, ada Direktur Jenderal IKP yang bertugas melaksanakan komunikasi publik. Tetapi saya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut dalam Bahasa Inggris sebagai ICT Minister atau bahkan lebih spesifik dengan sebutan Menteri Digital,” tegasnya.
Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjadi bagian dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di bidang digital. Hal itu bisa dilakukan dengan agar ruang digital dapat diisi dengan hal yang bermanfaat.
(Indonesiatech)
Komentar