Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate terus mendorong pengembangan kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai digital nation dalam menyambut berbagai tren inovasi digital di dunia khususnya di bidang keuangan.
Menurut Menkominfo, saat ini pengembangan infrastruktur digital dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era kedaulatan digital.
“Sekarang kita masuk ke era kedaulatan digital. Selain manfaat-manfaat ruang digital dari sisi ekonomi, tetapi dia berkaitan juga dengan sovereignty dan geostrategis, sehingga kita harus meletakkannya dengan benar,” papar Menkominfo Johnny G. Plate saat menjadi pembicara dalam sesi Leader’s Talk dalam Festival Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan di Ubud, Bali, pada Senin (11/07) lalu.
Dalam mempersiapkan era kedaulatan digital di Indonesia itu, diperlukan upaya transformasi digital yang dilakukan secara inklusif. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden, Ir. H. Joko Widodo.
“Presiden sendiri memberikan directive yang sangat jelas bahwa di era transformasi digital ini kita harus memastikan no one shall be left behind, karenanya kita harus menjangkau kepada seluruh rakyat dan ke seluruh wilayah,” jelas Johnny.
Di sektor hulu, pembangunan infrastruktur digital dilakukan di tiga lapisan, yaitu di lapisan backbone, middle-mile, dan last-mile. Hingga saat ini, jaringan fiber optic di Indonesia telah digelar hingga lebih dari 459.000 kilometer, terdiri dari jaringan inland (darat) dan subsea (bawah laut).
“Dasar laut Indonesia dilintasi oleh Ring of Fire, sehingga aktivitas vulkanis bawah lautnya tinggi dan menyebabkan banyak fiber optic yang terputus dan harus disambung kembali,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur digital juga terus dilakukan di infrastruktur digital sektor hilir, termasuk melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
“Untuk meningkatkan dari 1 watt ke 10 watt per kapita, kita butuh sekitar 3 gigawatt listrik,” terang Menkominfo.
Johnny Plate juga mengungkapkan, terkait inefisiensi penggunaan Pusat Data, di mana Pemerintah (Pusat dan Daerah) saat ini menggunakan sekitar 2.700 Pusat Data dan hanya 3% Pusat Data Pemerintah yang berbasis cloud, dan sisanya merupakan server dan ethernet yang bekerja sendiri-sendiri.
“Sangat sulit untuk interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data yang akan menjadi basis implementasi data-driven policy di Indonesia,” jelas Johnny.
Selain pembangunan infrastruktur digital secara masif dari hulu hingga hilir, Menteri Johnny juga menekankan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat dasar (basic), menengah (intermediate), dan atas (advanced).
“Saya mengajak sekarang pejabat-pejabat Pemerintah Daerah, dalam rangka smart city, mengajak semua pejabat-pejabat Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN mengambil bagian program itu, karena di situ diberikan pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan digital kita,” pungkas Menteri Johnny.
(Indonesiatech)
Komentar