Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pihaknya akan melakukan upaya pencegahan agar data dan sistem informasinya tidak terkena aksi serangan dunia maya seperti peretasan. Bawaslu akan meningkatkan keamanan sistemnya dengan cara meminta bantuan kepada lembaga negara lainnya.
“Kami akan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyiapkan ketahanan sistem,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di Nusa Dua, Senin (10/10).
Dirinya mengatakan, peningkatan sistem keamanan ini akan melindungi sejumlah sistem informasi yang berkaitan langsung dengan publik seperti Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan, Sistem Pelaporan Online Gowaslu, serta sistem operasi penyelesaian sengketa.
Dalam kesempatan itu juga, Bagja menyampaikan soal upaya pihaknya mencegah penyebaran kabar hoaks dan konten disinformasi di media sosial saat Pemilu 2024. Salah satu langkah yang akan diambil adalah membuat nota kesepakatan (Mou) dengan sembilan platform media sosial.
“Kami ke depan akan memperbarui MoU kami dengan sembilan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan juga Tiktok,” jelasnya.
MoU tersebut, menurut Bagja, akan berisikan kesepakatan terkait upaya platform mengecek kebenaran informasi pemilu dalam sebuah konten. Dengan begitu, konten bohong ataupun disinformasi bisa segera dibatasi penyebarannya. Ia menjelaskan, Mou ini perlu dibuat karena penyebaran konten hoaks maupun disinformasi mengancam kesuksesan pemilu. Di sisi lain, dampak buruk penyebaran berita bohong juga telah dirasakan Indonesia saat gelaran Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.
“Nah ini yang kita takutkan muncul lagi di Pemilu 2024. Seberapa besar ancamannya (bagi pemilu), itu besar jika kita biarkan sejak awal,” pungkas Bagja.
(Indonesiatech)
Komentar