Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan empat Pusat Data Nasional yang bertujuan mewujudkan Pemerintahan berbasis digital. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono mengatakan, penerapan konsep digital government bertujuan mendukung juga mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.
“Pembangunan keempat PDN ini ada di lokasi yang berbeda-beda, yakni di Jabodetabek (ibukota negara saat ini), di ibukota negara baru atau di sekitarnya, di Batam dan di Labuan Bajo. Saat ini proses pembangunannya dalam persiapan administratif. Jadi, untuk finansial protokol pembiayaannya saat ini masih dalam proses perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement),” jelas Bambang dalam acara ‘Pembahasan Jabatan, Tugas, Kompetensi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pusat Data Nasional,’ Yogyakarta, Senin (08/11).
Sementara itu, Direktur Bambang mengatakan, dalam waktu yang bersamaan pihaknya akan memproses dokumen-dokumen untuk keperluan tender/lelang. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian akademis berkaitan dengan lembaga-lembaga yang akan mengelola Pusat Data Nasional.
“Mengingat PDN yang akan kita bangun dan kelola merupakan data center dengan standar Global. Baik itu Uptime Institute Tier-IV maupun ANSI/TIA-942 dengan grade 4, level tertinggi semuanya. Jadi, kita perlu organisasi yang memang profesional,” jelas Bambang.
Proses pengkajian juga nantinya akan dilakukan untuk membentuk manajemen energi yang diperlukan oleh Pusat Data Nasional dan sumber daya-sumber daya manusia.
“Setiap shift diperlukan beberapa orang untuk kebutuhan sumber daya manusia yang menangani apa saja untuk merespon berbagai kejadian untuk menjaga kualitas. Sampai sejauh mananya, sekarang sedang dilakukan pengkajiaannya karena data center bekerja selama 24 jam per 7. Tidak boleh mati dalam setahun, meski ada toleransi 25 menit untuk down tetapi kita upayakan tidak ada,” pungkas Direktur LAIP Kominfo.
(Indonesiatech)
Komentar