Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif berharap, proyek Hot Backup Satellite atau HBS dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas di lima layanan publik.
Pertama, pemerintah akan menggunakan bandwith HBS di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
“Kami akan menyediakan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren. Bukan hanya untuk pelaksanaan ujian berbasis computer, namun juga untuk proses belajar mengajar sejak awal,” papar Anang.
Kedua, proyek HBS akan memberikan manfaat dengan mendukung layanan 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain agar semakin banyak fasilitas kesehatan di Indonesia memiliki layanan internet cepat.
Ketiga, proyek HBS juga akan menyediakan layanan internet cepat di 3.900 titik sektor pertahanan negara milik TNI dan Polri.
Keempat, sebanyak 47.900 titik kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online berkat layanan internet dari proyek HBS.
“Sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat dan efektif,” jelasnya.
Kelima, BAKTI Kominfo juga mengalokasikan bandwith HBS untuk membantu Kementerian Keuangan mempercepat digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.
“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM dan startup digital yang lebih banyak, dan ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” pungkas Anang.
Proyek HBS akan menghabiskan investasi sebesar Rp 5,2 triliun dengan biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur senilai Rp 475,2 miliar per tahun selama masa operasi 15 tahun. BAKTI Kominfo akan menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) untuk mendanai proyek tersebut.
(Indonesiatech)
Komentar